Kepastian Batas, Pemkab Batang Dorong Pertemuan

Persoalan kepastian batas antara tanah warga, kawasan Perhutani, dan aset pemerintah menghambat penerbitan sertifikat di Kabupaten Batang. Pemkab Batang merespons persoalan tersebut dengan mendorong pertemuan tripartit yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan instansi terkait.

Kepala Desa Sentul Abdul Rosyid menjelaskan, kendala utama berada pada kewenangan penegasan dan pengesahan batas. Petugas dari instansi pekerjaan umum serta Perhutani di tingkat daerah dapat hadir ketika diminta, tetapi tidak berwenang menandatangani pengesahan. Kondisi itu berpotensi memicu sengketa hukum dan menambah beban biaya warga.

“Kalau PU sini yang datang, itu enggak berani tanda tangan karena enggak ada kewenangan. Yang punya kewenangan itu satker dari provinsi. Sama juga di Perhutani, apabila kita mengundang Perhutani daerah itu selalu datang, tetapi enggak berani tanda tangan. Yang punya kewenangan adalah Biorren,” kata Rosyid saat ditemui di kantornya.

Kewenangan Berdampak pada Biaya Pengurusan

Menurut Rosyid, pemerintah desa perlu mendatangkan petugas dari tingkat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan penegasan batas. Langkah tersebut membuat biaya pengurusan bertambah. Ia menyebut biaya melalui notaris pernah mencapai Rp850 ribu untuk setiap bidang tanah.

Persoalan kepastian batas juga berpengaruh pada pengurusan sertifikat secara mandiri dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Desa Sentul pernah menghadapi gugatan hukum karena pelaksanaan PTSL berlangsung tanpa melibatkan instansi yang berwenang atas batas kawasan Perhutani.

Di Desa Sentul saat ini terdapat satu bidang tanah yang bermasalah. Rosyid menilai persoalan serupa dapat terjadi di wilayah lain. Ia juga menyampaikan bahwa sertifikat yang terbit 20 tahun lalu bermasalah saat proses waris setelah pengukuran ulang menunjukkan pergeseran batas hingga tiga meter.

“Berarti kan tidak ada kepastian di situ. Saya takutnya nanti setelah beberapa tahun saya sudah enggak jadi kepala desa, kemudian digugat. Jadi enggak enak sama warga,” ungkapnya.

Pemkab Batang Dorong Koordinasi Lintas Instansi

Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyatakan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektoral. Pertemuan tiga pihak itu diarahkan untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme penegasan batas.

“Beberapa aspirasi yang masuk insyaallah akan segera ditindaklanjuti, khususnya terkait program perhutanan sosial yang sebelumnya telah disampaikan kepada para kepala desa untuk pembatasan wilayah,” ujar Faiz Kurniawan.

Baca berita lain di Batang