Kejati Jatim Setujui Penghentian Penuntutan Pencurian

Dalam ekspose daring di Surabaya pada Senin (9/11/2026), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyetujui penghentian penuntutan dua perkara pencurian melalui mekanisme keadilan restoratif. Kedua perkara itu diajukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Kejaksaan Negeri Tuban.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., memimpin ekspose bersama Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., serta jajaran pejabat eselon IV bidang Pidum. Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban beserta jajaran bidang Pidum masing-masing.

Menurut Luhur, penghentian penuntutan dapat dilakukan karena kedua perkara memenuhi persyaratan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Pertimbangannya meliputi tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana paling lama lima tahun atau denda kategori ringan, kesepakatan perdamaian, serta respons positif masyarakat.

Dua perkara pencurian yang disetujui

Perkara dari Kejari Kabupaten Madiun berkaitan dengan pencurian satu unit sepeda motor milik korban berinisial OP oleh tersangka berinisial DD. Kendaraan itu terlihat terparkir di depan Toko Emas di Kabupaten Madiun dalam kondisi stang tidak terkunci. DD kemudian membawa sepeda motor tersebut ke bengkel resmi dengan alasan memperbaiki kunci keyless.

Setelah meninggalkan kendaraan di bengkel, DD pergi dan kemudian diamankan anggota Polres Madiun. Perkara lainnya diajukan Kejari Tuban dengan tersangka berinisial CA dan korban berinisial S. CA mengambil satu tabung gas LPG 3 kilogram, satu unit blower, serta uang tunai Rp20.000 dari gudang pengasapan ikan milik korban di Kabupaten Tuban.

Barang-barang itu dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keperluan anak, dan modal berjualan. Perbuatan tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp850.000. Kedua perkara itu merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 KUHP.

Penegakan hukum tetap disertai pembinaan

Luhur mengingatkan agar setiap pengajuan MKR ditelaah secara cermat melalui pendalaman perkara dan pemeriksaan seluruh persyaratan. Ia menegaskan, perdamaian tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Mekanisme tersebut bukan bentuk pemakluman terhadap tindak pidana, melainkan penegakan hukum yang tetap tegas dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.

Dalam ekspose itu turut dibahas kesiapan penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana pembinaan bagi pelaku. Pelaksanaannya akan disertai pengawasan dan pembinaan untuk mendorong perilaku yang lebih baik, menumbuhkan tanggung jawab sosial, serta memulihkan hubungan harmonis antara pelaku dan lingkungan masyarakat.

Baca berita lain di Hukum