Kinerja Kejari Jember Diperkuat oleh Arahan Kajati

Suasana kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Jember berlangsung dalam agenda pengarahan dan dialog bersama jajaran, Jumat siang (13/11/2026). Kinerja Kejari Jember menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kunjungan tersebut, bersama pelayanan, penegakan hukum, dan pengelolaan aset.

Kedatangan Kajati Jatim bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Jawa Timur Ny. Dewi Qohar, para asisten, dan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Jatim disambut Kepala Kejari Jember Dr. Yadyn, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran. Pj. Sekda Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi, S.P., M.Si., serta forkopimda turut hadir.

Dr. Yadyn memaparkan sejumlah capaian satuan kerjanya, antara lain realisasi serapan anggaran yang telah melampaui 90 persen, pengungkapan perkara tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan publik, serta pemulihan keuangan negara melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Arahan untuk Memperkuat Kinerja Kejari Jember

Dalam pengarahan, Dr. Abdul Qohar menegaskan pentingnya soliditas dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Menurut dia, capaian kinerja merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur di dalam institusi. Ia juga mengingatkan jajaran agar menjaga marwah institusi dengan menjunjung integritas dan menjauhi segala bentuk penyimpangan.

Untuk menjaga mutu pekerjaan sehari-hari, jajaran diminta konsisten mematuhi standar operasional prosedur, memperkuat mitigasi risiko, dan mengoptimalkan ketersediaan sumber daya manusia. Pada penanganan perkara pidana umum maupun pidana khusus, kecermatan, ketepatan, serta pelaporan berjenjang turut ditekankan untuk menjaga efektivitas kerja dan menghindari persepsi negatif di masyarakat.

Percepatan Penyelesaian Aset Negara

Dalam penyelesaian aset, Kajati Jatim menyoroti percepatan barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht melalui mekanisme lelang. Langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ia juga menekankan langkah strategis dalam pemulihan dan penyelamatan aset milik pemerintah daerah agar dapat kembali digunakan untuk kepentingan publik. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pengarahan teknis dari para asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha, lalu dialog interaktif bersama pegawai untuk mendengarkan masukan serta memetakan kendala dan kebutuhan tugas di lapangan.

Baca berita lain di Hukum