UMKM Jepara Didorong Naik Kelas lewat Akses Modal

UMKM Jepara didorong naik kelas melalui penguatan pemahaman perpajakan, ketenagakerjaan, literasi keuangan, serta akses permodalan. Upaya ini dijalankan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan IKM sekaligus memperluas peluang pengembangan usaha.

Sekretaris Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara, Subiyanto, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas tersebut penting bagi pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Program ini diarahkan untuk mendukung agenda “UMKM Naik Kelas” yang dicanangkan Bupati Jepara.

“Kegiatan ini mendukung program Bupati Jepara. Kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi UMKM Jepara. Walaupun kondisi sekarang tidak baik-baik saja, semoga kegiatan seperti ini bisa membantu pelaku usaha IKM dan UMKM mendapatkan dukungan dan bantuan yang baik,” ujar Subiyanto.

Program UMKM Jepara Perkuat Legalitas dan Modal

Penguatan tersebut mencakup pemahaman atas regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan, kepatuhan usaha, serta literasi keuangan. Pelaku UMKM dan IKM juga difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan agar dapat berkembang dan semakin kompetitif secara berkelanjutan.

Program itu dibahas dalam Sosialisasi Perpajakan, Ketenagakerjaan, Literasi Keuangan, dan Akses Permodalan yang berlangsung di Pendopo Kartini Jepara pada Selasa (26/5/2026). Bupati Jepara H. Witiarso Utomo hadir melalui perwakilan Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Samiadji.

Samiadji menyampaikan bahwa pemerintah perlu memiliki pendataan yang lebih baik mengenai pelaku UMKM yang telah berkembang maupun yang belum naik kelas. Informasi tersebut diperlukan agar kondisi riil usaha di Jepara dapat dipahami dan dukungan permodalan diberikan secara tepat.

“Kita harus mengidentifikasi pelaku UMKM yang sudah naik kelas dan yang belum. Pelaku usaha bisa memberikan informasi agar pemerintah mengetahui perkembangan UMKM di Jepara, sehingga nantinya dukungan permodalan dapat diberikan secara tepat,” jelasnya.

NIB Gratis Didorong bagi Pelaku Usaha

Samiadji juga mendorong fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha atau NIB di sela pelatihan UMKM. Menurut dia, layanan tersebut dilakukan secara gratis dan perlu dipermudah agar seluruh pelaku usaha memiliki legalitas.

“Harapannya Diskopukmnakertrans Jepara dapat memedomani kebijakan ini, sehingga para pelaku usaha mendapatkan izin usaha secara gratis dan lebih mudah,” tambahnya. Pemaparan materi dalam kegiatan tersebut melibatkan BRI, OJK Semarang, BPJS Ketenagakerjaan, serta KPP Pratama Jepara.

Baca berita lain di Jepara