Pemkab Jepara Integrasikan Pembayaran PBB dengan QRIS

Pembayaran PBB di Kabupaten Jepara diintegrasikan dengan QRIS dinamis untuk memudahkan wajib pajak bertransaksi tanpa antre. Program ini menghubungkan sistem aplikasi pajak dengan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) untuk memperluas digitalisasi daerah, mempercepat pelayanan, dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Jepara H. Witiarso Utomo atau Mas Wiwit menjelaskan, integrasi tersebut juga ditujukan untuk memastikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima wajib pajak tepat waktu. Pembayaran PBB melalui QRIS disiapkan agar berlangsung mudah, aman, dan tercatat sehingga penerimaan daerah dapat mendukung pembangunan.

Mas Wiwit menekankan bahwa percepatan layanan harus tetap diikuti komunikasi yang jelas dan pelaksanaan yang adil. “Yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai penerapan dari inovasi ini menjadi kontra produktif terhadap tujuan yang kita harapkan. Jangan sampai proses yang kita percepat menimbulkan kebingungan, ketidakadilan, dan kebuntuan komunikasi,” ucapnya saat diwawancarai di Pendopo R.A. Kartini, Rabu (4/2/2026).

Pembayaran PBB melalui QRIS

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hasanudin Hermawan mengatakan, Sosialisasi Gercep Sebar SPPT dan Bayar PBBP2 melalui QRIS 2026 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Program tersebut juga mempercepat proses penagihan pajak daerah.

Hasanudin menyebut realisasi penerimaan pajak daerah hingga 31 Januari 2026 masih relatif kecil. Penerimaan khusus PBBP2 tercatat 369.536.268 atau 0,52 persen dari target PBBP2 sebesar 71.280.000.000. Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan percepatan pembayaran agar penerimaan pajak dapat meningkat.

Target dan jumlah objek pajak 2026

Ketetapan pokok PBBP2 Tahun 2026 tercatat sebesar Rp. 76.948.519.500 dengan jumlah objek pajak sebanyak 700.882. Dibandingkan Tahun 2025, ketetapan pokok tersebut meningkat 7,27 persen. Pada 2025, ketetapan pokok PBBP2 tercatat sebesar 71.731.797.431 dengan jumlah objek pajak sebanyak 690.130.

Menurut Hasanudin, kenaikan ketetapan pokok PBBP2 terutama disumbang perusahaan-perusahaan besar. Untuk masyarakat umum, kenaikan pajak berkisar 1 hingga 2 persen dari PBBP2 Tahun 2025. Ia mengatakan pemerintah daerah akan berusaha memenuhi target PBBP2 2026.

Masyarakat dapat membayar PBBP2 melalui QRIS pada aplikasi epbb.jepara.go.id. Hasanudin menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penagihan dan pembayaran pajak daerah di Kabupaten Jepara.

Baca berita lain di Jepara