Jepara, – Proses rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah terus berjalan. Hingga awal Juni 2026, jumlah pendaftar untuk jenjang SMP dan SMA telah melampaui kuota yang ditetapkan, sementara kuota siswa SD masih belum terpenuhi.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara, Muh Ali, mengatakan setiap jenjang pendidikan mendapatkan kuota sebanyak 90 siswa yang seluruhnya akan ditematkan di kelas 1.
“SD 90, SMP 90, SMA 90. Semua diambil kelas 1, masing-masing 90 siswa,” kata Muh Ali Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, calon siswa SMP dan SMA yang telah lolos asesmen sementara jumlahnya sudah melebihi kuota. Namun untuk tingkat SD, jumlah calon siswa yang tersedia masih 56 anak sehingga masih membutuhkan tambahan peserta.
“Yang SD baru 56. Kurang 41. Kita terus mencari dan mengedukasi calon siswa yang datanya sudah diberikan oleh Kemensos,” ujarnya.
Muh Ali menjelaskan, proses seleksi saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Sebelumnya, tim pendamping telah melakukan asesmen langsung ke rumah-rumah calon siswa yang masuk dalam basis data Kementerian Sosial.
“Dari pusat ada daftar yang masuk database. Kemudian kita mendatangi rumah-rumah tersebut untuk asesmen. Dari asesmen itu sudah ada data 90 untuk SMP dan SMA,” jelasnya.
Sementara itu, progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Jepara disebut telah mencapai 75 persen per 3 Juni 2026. Pekerjaan saat ini difokuskan pada ruang-ruang yang akan digunakan saat tahun ajaran baru dimulai.
“Per tanggal 3 Juni progres pembangunan sudah 75 persen. Target tanggal 20 Juni bangunan sudah fungsional dan siap digunakan, termasuk fasilitas yang dibutuhkan siswa,” ungkap Muh Ali.
Ia menambahkan, seluruh kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, termasuk meja belajar, tempat tidur asrama, serta perlengkapan lainnya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial melalui pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah pusat.
Adapun untuk proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan, Muh Ali menegaskan seluruh tahapan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Sosial dan tidak melalui pemerintah daerah.
“Untuk rekrutment guru dan tenaga kependidikan tidak melalui pemerintah daerah, seluruh tahapan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Sosial,” ujarnya.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026. Karena itu, proses rekrutmen siswa terus dipercepat agar kuota yang ditetapkan dapat terpenuhi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
